INFO BIMTEK NASIONAL TENTANG KEUANGAN DAERAH

BIMTEK DIKLAT NASIONAL TENTANG KEUANGAN DAERAH, PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH DALAM PERPEKTIF OTONOMI DAERAH DALAM MEWUJUDKAN GOOD LOKAL GOVERNANCE SERTA STRATEGI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN INSTANSI PEMERINTAH SEBAGAI WUJUD UNTUK MENDAPATKAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) DARI BPK RI

BIMTEK DIKLAT NASIONAL TENTANG KEUANGAN DAERAH

Dengan Hormat,

Menunjuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016 dalam hal pendalaman tugas/ pengembangan kapasitas Pejabat Daerah dan staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti Tenaga Ahli yang pelaksanaannya kurang dari 4 (empat) hari atau kurang dari 30 (tiga puluh) jam pelajaran, dapat berupa Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Workshop, Loka Karya, Seminar atau sejenis lainnya dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri serta dapat bekerjasama dengan, diantaranya pihak penyelenggara lain yang terhimpun dan mendapat pembinaan dari Asosiasi Lembaga Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Indonesia (ALPEKSI) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teruskan membaca

JADWAL BIMTEK TATA CARA PEMBENTUKAN PERDA SESUAI PERMENDAGRI No. 120 TAHUN 2018

JADWAL BIMTEK TATA CARA PEMBENTUKAN PERDA SESUAI PERMENDAGRI NO. 120 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Jadwal Bimtek Tata Cara Pembentukan PERDA, Kisi Peran DPRD dalam Mekanisme Penyusunan LKPJ KDH dan Sosialisasi Permendagri No. 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Dengan Hormat,

Sebagai daerah otonomi, provinsi dan kabupaten/kota memiliki pemerintahan daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yakni pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk mendukung Platfon DPRD dalam membuat Peraturan Daerah (LEGAL DRAFTING), diperlukan sumber daya aparatur yang handal sehingga dalam pembuatan peraturan daerah mempunyai daya Output dan Input kepada pemerintahan daerah dan masyarakat pada umumnya, sehingga diharapkan Visi dan Misi Daerah dapat tercapai. Dan Pemerintah Baru saja mengeluarkan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018 tentang pembentukan produk hukum daerah, maka pihak Eksekutif bersama–sama dengan Legislatif membuat PERDA (peraturan daerah) sesuai tuntutan dan kebutuhan masyarakat, Agar tidak terjadi multitafsir/menerjemahkan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018 ini, yang bisa mengakibatkan lemahnya kepercayaan public kepada pemerintah.

Teruskan membaca