Jadwal Bimtek Nasional, Permendagri No. 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 dan Strategi Pencapaian RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota

Jadwal Bimtek Nasional, Permendagri No. 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 dan Strategi Pencapaian RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota

Dengan Hormat.

Sebagaimana di Ketahui Bersama Bahwa Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri, PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, oleh karna itu perlu sinergi perencanaan tahunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, untuk menjamin tercapai sasaran dan prioritas bidang pembangunan daerah, di perlukan pedoman penyusunan, pengendalian dan evaluasi hasil rencana kerja pembangunan daerah sebagaimana di amanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Sehubungan dengan hal Rencana Kerja Pemerintah Daerah,  tersebut di atas maka kami dari Pusat Pengkajian Pengembangan Otonomi Daerah (P3-OTDA) bersama dukungan Narasumber dari Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Keuangan RI, Badan Pemeriksa Keuangan RI dan Kementerian Terkait lainnya akan menyelenggarakan Bimtek “Permendagri No. 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 dan Strategi Pencapaian RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota” Baca kelanjutan entri ini »

Bimtek Keuangan, Pedoman Penyusunan APBD TA 2017 Sesuai dengan Permendagri No. 31 Tahun 2016 dan Standar Biaya Masukan TA 2017 sesuai PMK RI No. 33 Tahun 2016 serta Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) untuk Memperoleh Opini WTP dari BPK RI

Bimtek Keuangan, Pedoman Penyusunan APBD TA 2017 Sesuai dengan Permendagri No. 31 Tahun 2016 dan Standar Biaya Masukan TA 2017 sesuai PMK RI No. 33 Tahun 2016 serta Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) untuk Memperoleh Opini WTP dari BPK RI

Dengan hormat,

Pedoman Penyusunan APBD TA 2017 di daerah harus disinkronkan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini pemerintah telah membuat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat adalah dengan mewujudkan penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017

Dalam penyusunan dan pembahasan rancangan KUA, PPAS dan Pedoman Penyusunan APBD tahun anggaran 2017, Pemerintah daerah dan DPRD harus lebih cermat dan komprehensif, khususnya dalam melengkapi peraturan perundangan yang dibuat di daerah, seperti Perda dan peraturan serta keputusan kepala daerah. Selain itu, DPRD harus terus meningkatkan kemampuannya untuk melaksanakan fungsi legislatif, anggaran dan pengawasan terhadap pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan daerah

Sehubungan dengan hal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 tersebut di atas maka kami dari Pusat Pengkajian Pengembangan Otonomi Daerah (P3-OTDA) Bersama Dukungan Narasumber dari Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Keuangan RI, Badan Pemeriksa Keuangan RI dan Kementerian terkait  akan menyelenggarakan Bimtek “ Pedoman Penyusunan APBD TA 2017 Sesuai dengan Permendagri No. 31 Tahun 2016 dan Standar Biaya Masukan TA 2017 sesuai dengan PMK RI No. 33 Tahun 2016 serta Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk Memperoleh Opini WTP dari BPK RI  Baca kelanjutan entri ini »

Post sebelumnya «

» Post terbaru