BIMTEK DAN UJIAN SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Istimewa

BIMTEK DAN UJIAN SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH SESUAI DENGAN PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH

BIMTEK DAN UJIAN SERTIFIKASI

Dengan Hormat,

Pengertian Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah adalah Tanda Bukti Pengakuan dari Pemerintah atas Kompetensi dan Kemampuan Profesi Bidang Pengadaan Barang Jasa,
Dasar hukum penyelenggaraan :

  1. Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  2. Perpres No. 4 tahun 2015 tentang Perubahan keempat Perpres No. 54 tahun 2010 di revisi menjadi  Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  3. Perka LKPP No. 9 tahun 2014 Pasal 8 tentang PetunjukTeknis Operasional sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/JasaP emerintah.
  4. Petikan Keputusan Deputi Bidang PPSDM LKPP No. 7 Tahun 2014 tentang Penetapan Pelaksana Diklat dan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Lanjutkan membaca

BIMTEK NASIONAL PERPRES NO. 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

JADWAL BIMTEK NASIONAL,TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN, EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF ANGGARAN BERBASIS KINERJA DAN PEDOMAN PENYUSUNAN RKA – SKPD DAN RKA – PPKD SERTA SOSIALISASI PERPRES NO. 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

adwal Bimtek Nasional,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dalam Perspektif Anggaran Berbasis Kinerja dan Pedoman Penyusunan RKA – SKPD dan RKA – PPKD

Assalamu Alaikum Wr. Wb. Dan Salam Sejahtera kami haturkan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa Menyertai Segenap aktifitas Kita, Aamiin
Sesuai amanat UU nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, dalam perencanaan pembangunan di daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara dari RPJMD dijabarkan menjadi rencana pembangunan strategis (Renstra) di tingkat SKPD, merupakan dokumen perencanaan bersifat taktis dan strategis guna mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.
Renstra dijabarkan kembali dalam renja yang merupakan dokumen perencanaan yang bersifat operasional. Sementara yang dimaksud dengan pembangunan daerah itu sendiri merupakan suatu upaya dari seluruh unsur yang ada di daerah, yakni pemerintah, dunia usaha (swasta) dan masyarakat dalam rangka mewujudkan suatu tatanan kehidupan sosial yang lebih baik dan bernilai tinggi, agar pembangunan di daerah dapat berjalan efektif, efisien dan membawa manfaat sesuai yang diharapkan. Maka perlu perencanaan yang tepat, rasional dan realitas.

Lanjutkan membaca