BIMTEK NASIONAL IMPLEMENTASI MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)

Istimewa

BIMTEK NASIONAL ASN TENTANG IMPLEMENTASI MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAHAN NOMOR 11 TAHUN 2017

BIMTEK NASIONAL MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA

Dengan Hormat,

        PP Manajemen PNS merupakan pondasi utama UU ASN dimana telah disebutkan sebelumnya bahwa ada 7 PP pendukung UU ASN. PP Manajemen PNS ini terdiri dari 14 Bab dan  364  Pasal, berisi ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, cuti PNS, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan.

      Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Lanjutkan membaca

BIMTEK KEPEGAWAIAN, PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN KERJA, CACAT DAN PENYAKIT

JADWAL BIMTEK KEPEGAWAIAN, PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN KERJA, CACAT DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA SESUAI PPERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 5 TAHUN 2016

BIMTEK KEPEGAWAIAN

Dengan Hormat.

        Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah perlindungan atas resiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan dan tunjangan cacat, Sedangkan Jaminan Kematian (JKM)  adalah perlindungan atas resiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian, Peserta adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menerima gaji yang di biayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kecuali pegawai Aparatur Sipil Negara ASN di lingkungan Kementerian Pertanahan dan pegawai ASN di lingkungan kepolisian Negara Republik Indonesia.

      Sebagai tindak lanjut dari di terbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelekaan Kerja dan Jaminan Kematian (JKK dan JKM) bagi Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Negara BKN menerbitkan Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat dan Penyakit Akibat Kerja serta Kriteria Penetapan tewas yang diatur dalam Perka Nomor 5 Tahun 2016.

Lanjutkan membaca