BIMTEK HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Istimewa

BIMTEK HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI APBD SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2018

BIMTEK HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Dengan Hormat,

Bahwa untuk Efektifitas, Efisiensi dam Akuntabilitas Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Perelu di lakukan Penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Lanjutkan membaca

BIMTEK KEUANGAN PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020

BIMTEK NASIONAL KEUANGAN PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020 SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NO. 33 TAHUN 2019 SERTA STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN UNTUK MEMPEROLEH OPINI WTP DARI BPK REPUBLIK INDONESIA

BIMTEK KEUANGAN

Dengan hormat,

Pedoman Penyusunan APBD TA 2020 di daerah harus disinkronkan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini pemerintah telah membuat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat adalah dengan mewujudkan penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020

Dalam penyusunan dan pembahasan rancangan KUA, PPAS dan Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020, Pemerintah daerah dan DPRD harus lebih cermat dan komprehensif, khususnya dalam melengkapi peraturan perundangan yang dibuat di daerah, seperti Perda dan peraturan serta keputusan kepala daerah. Selain itu, DPRD harus terus meningkatkan kemampuannya untuk melaksanakan fungsi legislatif, anggaran dan pengawasan terhadap pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan daerah. Lanjutkan membaca