Bimtek Terbaru Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai PP 12 Tahun 2019

Bimtek

Bimtek Terbaru Pengelolaan Keuangan Daerah

Bahwa Untuk Melaksanakan Pasal 182 dan Pasal 194 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 69 dan Pasal 86 undang-undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah..

Sebagaimana Kita Ketahui Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Telah Diganti Menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Teruskan membaca

BIMTEK PENGELOLAAN ASET DESA

BIMTEK PENGELOLAAN ASET DESA BERBASIS APLIKASI SISTEM PENGELOLAAN ASET DESA (SIPADES)

BIMTEK PENGELOLAAN ASET DESA

Sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa memiliki kewajiban untuk melakukan Pengelolaan Aset Desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, sehingga menjadikan Desa maju, mandiri dan sejahtra. Berdasarkan amanat tersebut Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa sebagai pengemban tugas dan fungsi untuk memfasilitasi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan keuangan dan Aset Desa, telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dan Pedoman Umum Kodefikasi Aset Desa satu tahun berselang yaitu pada tahun 2017. Disamping itu mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 Direktorat Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintah Desa telah membangun dan mengembangkan Sistem Pengelolaan aset Desa berbasis sistem Informasi berdasarkan Permendagri No.1 tahun 2016 yang dinamakan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES).

Teruskan membaca

BIMTEK HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

BIMTEK HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI APBD SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2018

BIMTEK HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Dengan Hormat,

Bahwa untuk Efektifitas, Efisiensi dam Akuntabilitas Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Perelu di lakukan Penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Teruskan membaca

BIMTEK NASIONAL IMPLEMENTASI MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)

BIMTEK NASIONAL ASN TENTANG IMPLEMENTASI MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAHAN NOMOR 11 TAHUN 2017

BIMTEK NASIONAL MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA

Dengan Hormat,

        PP Manajemen PNS merupakan pondasi utama UU ASN dimana telah disebutkan sebelumnya bahwa ada 7 PP pendukung UU ASN. PP Manajemen PNS ini terdiri dari 14 Bab dan  364  Pasal, berisi ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, cuti PNS, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan.

      Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Teruskan membaca

BIMTEK DAN UJIAN SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

BIMTEK DAN UJIAN SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH SESUAI DENGAN PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH

BIMTEK DAN UJIAN SERTIFIKASI

Dengan Hormat,

Pengertian Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah adalah Tanda Bukti Pengakuan dari Pemerintah atas Kompetensi dan Kemampuan Profesi Bidang Pengadaan Barang Jasa,
Dasar hukum penyelenggaraan :

  1. Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  2. Perpres No. 4 tahun 2015 tentang Perubahan keempat Perpres No. 54 tahun 2010 di revisi menjadi  Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  3. Perka LKPP No. 9 tahun 2014 Pasal 8 tentang PetunjukTeknis Operasional sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/JasaP emerintah.
  4. Petikan Keputusan Deputi Bidang PPSDM LKPP No. 7 Tahun 2014 tentang Penetapan Pelaksana Diklat dan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Teruskan membaca

BIMTEK DPRD KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

DOKUMENTASI KEGIATAN BIMTEK DPRD KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

dsc_0213_2 dsc_0233-2 Teruskan membaca